KORUPSI

KATA PENGANTAR

     Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidyahNya kepada kita semua sehingga makalah mengenai Politik Korupsi dapat terselesaikan pada waktunya. Walaupun hasilnya masih jauh dari apa yang menjadi harapan pembimbing. Makalah ini di susun untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang

     Melalui makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca untuk lebih mengetahui seluk beluk tentang Korupsi yang ada pada Politik itu sendiri. Kesalahan yang terdapat di dalam jelas ada. Namun bukanlah kesalahan yang tersengaja melainkan karena khilafan dan kelupaan. Dari kesemua kelemahan saya kirannya dapat dimaklumi.

     Terima kasih saya ucapkan pula kepada teman-teman yang telah memberikan banyak saran dan pengetahuannya sehingga menambah hal baru bagi saya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

    Semarang, 9 Oktober 2013

                                                                                           Penulis

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul…………………………………………………………………………i

Kata Pengantar………...................................................................................................ii

Daftar Isi……………………………………………………………………...............iii

BAB I   PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang…………………………………………………………………… 4

1.2 Rumusan Masalah………………………………………………………………....5

1.3 Tujuan……………………………………………………………………………..5

BAB II   PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Korupsi……………………………………………………………….6

2.2  Sebab-sebab Korupsi…………………………………………………………....10

2.3  Cara Memberantas Korupsi……………………………………………………..13

BAB III   PENUTUP

3.1 Kesimpulan…………………………………………………………………........24

3.2 Saran……………………………………………………………………………..24

DAFTAR PUSTAKA

    iii

BAB

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

     Berbicara mengenai politik tidak lepas dari tesis-tesis, teori maupun praksis politik yang juga menegaskan betapa politik adalah dunia yang penuh ketidakjelasan siapa kawan-siapa lawan, dan tiada keabadian karena yang abadi adalah kepentingan.

     Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang teribat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya.

     Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya.

     Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat besar.

     4

     Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan danpengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggotalegislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lainsebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

1.2 Rumusan Masalah

·         Pengertian korupsi?

·         Apa yang melatarbelakangi terjadinya korupsi?

·          Apa saja macam-macam dari korupsi?

·         Apa dampak dari korupsi?

·         Apa yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

§  Untuk mengetahui pengertian korupsi.

§  Untuk mengetahui penyebab atau latar belakang terjadinya korupsi.

§  Untuk mengetahui macam-macam korupsi.

§  Untuk mengetahui Dampak adanya korupsi.

§  Untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.

5

BAB I

PEMBAHASAN

2. 1 Pengertian Korupsi

     Menurut Prof. Subekti, korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Sementara itu, Syed Hussen Alatas memberi batasan bahwa korupsi merupakan suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu, dan tenaga dari pihak lain.

     Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

     Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan
yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan
mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Adapun ciri-ciri korupsi, antara lain:

1.Melibatkan lebih dari satu orang.

   Setiap perbuatan korupsi tidak  dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan, pada perkembangannya acap kali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusutan.

2.Serba kerahasiaan.

   Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukandalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan.

6

3.Melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik.

  Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh Negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. Misalnya izin mendirikan bangunan, izin perusahaan,dan lain-lain.

4.Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan/maksud tertentu dibalik kebenaran.

5.Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh.    

    Senantiasa berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan agar berpihak padanya. Mengutamakan kepentingannya dan melindungi segala apa yang diinginkan.

6.Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan publik.

7.Setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan.

   Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Tetapi setelah mendapat kepercayaan kedudukan tidak pernah melakukan apa yang telah dijanjikan.

8.Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor

   sendiri.

   Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkan di hadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Di satu pihak sang koruptor menunjukkan perilaku menyembunyikan tujuan untuk menyeret semua pihak untuk ikut bertanggung jawab, di pihak lain dia menggunakan perilaku tadi untuk meningkatkan posisi tawarannya.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan

     Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.

Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan.

7

Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.

     Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan.

     Dua belas negara yang paling minim korupsinya, menurut survey persepsi (anggapan tentang korupsi oleh rakyat) oleh Transparansi Internasional di tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1.      Australia

2.      Kanada

3.      Denmark

4.      Finlandia

5.      Islandia

6.      Luxemburg

7.      Belanda

8.      Selandia Baru

9.      Norwegia

10.  Singapura

11.  Swedia

12.  Swiss

13.  Israel

     Menurut survei persepsi korupsi , tigabelas negara yang paling korup adalah:

1.      Azerbaijan

2.      Bangladesh

3.      Bolivia

4.      Kamerun

8

5.      Indonesia

6.      Irak

7.      Kenya

8.      Nigeria

9.      Pakistan

10.  Rusia

11.  Tanzania

12.  Uganda

13.  Ukraina

     Namun demikian, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari

penghitungan langsung korupsi yang terjadi (karena survey semacam itu juga tidak ada).

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

     Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.

a.       Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah

b.      Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.

c.       Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

d.      Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".

e.       Lemahnya ketertiban hukum.

f.       Lemahnya profesi hukum.

g.      Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.

h.      Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

9

     Mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh B Soedarsono yang menyatakan antara lain " pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat....." namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi.        

     Namun demikian kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu.

     Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". (Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007).

§  Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.

§  Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

2.2 Sebab-Sebab Yang Melatar belakangi Terjadinya Korupsi

     Korupsi dapat terjadi karena beberapa factor yang mempengaruhi pelaku korupsi itu sendiri atau yang biasa kita sebut koruptor.

10

Adapun sebab-sebabnya, antara lain:

1. Klasik

    a. Ketiadaan dan kelemahan pemimpin.

    Ketidakmampuan pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan peluang bawahan melakukan korupsi. Pemimpin yang bodoh tidak mungkin mampu melakukan kontrol manajemen lembaganya. Kelemahan pemimpin ini juga termasuk ke leader shipan, artinya, seorang pemimpin yang tidak memiliki karisma, akan mudah dipermainkan anak buahnya. Leadership dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa takut,ewuh poakewuhdi kalangan staf untuk melakukan penyimpangan.

   b. Kelemahan pengajaran dan etika.

      Hal ini terkait dengan system pendidikan dan substansi pengajaran yang diberikan. Pola pengajaran etika dan moral lebih ditekankan pada pemahaman teoritis, tanpa disertai dengan bentuk-bentuk pengimplementasiannya.

   c. Kolonialisme dan penjajahan.

     Penjajah telah menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tergantung, lebih memilih pasrah daripadaberusaha dan senantiasa menempatkan diri sebagai bawahan. Sementara, dalam pengembangan usaha, mereka lebih cenderung berlindung di balik kekuasaan (penjajah) dengan melakukan kolusidan nepotisme. Sifat dan kepribadian inilah yang menyebabkan munculnya kecenderungan sebagian orang melakukan korupsi.

  d. Rendahnya pendidikan.

     Masalah ini sering pula sebagai penyebab timbulnya korupsi. Minimnya ketrampilan, skill, dan kemampuan membuka peluang usaha adalah wujud rendahnya pendidikan. Dengan berbagai keterbatasan itulah mereka berupaya mencsri peluang dengan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan yangbesar. Yang dimaksud rendahnya pendidikan di sini adalah komitmen terhadap pendidikan

11

yang dimiliki. Karena pada kenyataannya  koruptor rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang memadai,kemampuan, dan skill.

  e. Kemiskinan.

     Keinginan yang berlebihan tanpa disertai instropeksi diriatas kemampuan dan modal yang dimiliki mengantarkan seseorang cenderung melakukan apa saja yang dapat mengangkat derajatnya.Atas keinginannya yang berlebihan ini, orang akan menggunakan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

    f. Tidak adanya hukuman yang keras.

     Seperti hukuman mati, seumur hidup atau di buang ke Pulau Nusa kambangan. Hukuman seperti itulah yang diperlukan untuk menuntaskan tindak korupsi.

     g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi.

2.  Moderna

    a. Rendahnya Sumber Daya Manusia.

     Penyebab korupsi yang tergolong modern itu sebagai akibat rendahnya sumber daya manusia.

Kelemahan SDM ada empat komponen, sebagai berikut:

1) Bagian kepala, yakni menyangkut kemampuan seseorang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan sains dan knowledge.

2) Bagian hati, menyangkut komitmen moral masing-masing komponen bangsa, baik dirinya maupun untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan dunia usaha, dan kepentingan seluruh umat manusia.komitmen mengandung tanggung jawab untuk melakukan sesuatu hanya yang terbaik dan menguntungkan semua pihak.   

3) Aspek skill atau keterampilan, yakni kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

4) Fisik atau kesehatan. Ini menyangkut kemanpuan seseorang mengemban tanggung jawab yang diberikan. Betapa pun memiliki kemampuan dan komitmen tinggi, tetapi

12

bila tidak ditunjang dengan kesehatan yang prima, tidak mungkin standar dalam mencapai tujuann

   b. Struktur Ekonomi Pada masa lalu struktur ekonomi yang terkait dengan kebijakan ekonomi dan pengembangannya dilakukan secara bertahap.

Sekarang tidak ada konsep itu lagi. Dihapus tanpa ada penggantinya,sehingga semuanya tidak karuan, tidak dijamin. Jadi, kita terlalu memporak-perandakan produk lama yang bagus.

2.3 Cara Memberantas Tindak Pidana Korupsi

   1.  Strategi Preventif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi.

     Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

   2.  Strategi Deduktif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya danseakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindak lanjuti dengan tepat.

     Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum,ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.  

   3. Strategi Represif Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepatkepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

13

     Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintregasi.Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai denganstrategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati / pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan.

14

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

     Korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung dan merugikan negara atau perekonomian negara. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya menjadi unsur dalam perbuatan korupsi.

3.2 Saran

     Pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil dan sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini.

24

DAFTAR  PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

http://pradiptarendra.blogspot.com/2012/11/korupsi_6947.html

http://inunkasthomaharnandi.blogspot.com/2011/10/pengertian-korupsi-penyebab-terjadi.html

http://www.radarbanyumas.co.id/kpk-tanyai-soal-rapat-dana-bailout-century/

Adi Dwijantoro Divonis Dua Tahun. Suara Merdeka (Berita). Rabu, 11 September 2013.

Pemerintah China Adili Yang Dacai. Kompas (Berita). Sabtu, 31 Agustus 2013.

Korupsi Pompa Pejabat Pemkot Diadili. Koran Muria (Berita). Sabtu, 28 September 2013.

Kasus Korupsi Proyek Hambalang. Koran Tempo (Berita). Kamis, 5 September 2013.

Kontrak Proyek Kapal Tak Standar. Wawasan (Berita). Selasa, 10 September 2013.

KPK Tanyai Soal Rapat Dana Bailout Century. Radar Banyumas (Berita). 2 Oktober 2013.

Dua Tersangka Korupsi BPR BKK Ditahan. Suara Merdeka, Fokus Jateng (Berita). Jumat, 30 Agustus 2013.

Negara Rugi Setengah Triliun. Kompas (Berita). Kamis,